Diduga Jual Beli Jabatan Kepling IV Johor
Medan – belanegaraindonesianews.com| Suasana di kantor Kelurahan Johor Kecamatan medan johor mendadak tegang setelah sejumlah warga dari Lingkungan IV datang melayangkan protes keras terkait proses pemilihan Kepala Lingkungan (Kepling). Warga menuding adanya ketidakadilan dan indikasi “jual beli jabatan” yang dilakukan oleh pihak kelurahan dalam penetapan calon Kepling di wilayah mereka.
Dalam sebuah audiensi yang berlangsung di ruang kerja Lurah, perwakilan warga menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Kepling petahana (incumbent) yang dinilai tidak pernah turun ke lapangan. Warga menyebut, selama menjabat, Kepling tersebut jarang sekali terlihat membantu pengurusan administrasi warga, seperti Kartu Keluarga (KK) maupun bantuan sosial lainnya.
Selama ini saya tinggal di situ, tidak pernah namanya Kepling datang mengutip KK atau bantu bantuan lain, tidak ada! Kami sudah kesal, sudah jenuh. Kami mau pembaruan! tegas salah seorang warga di hadapan pihak kelurahan.
Warga juga mempertanyakan transparansi proses seleksi calon Kepling. Mereka menduga ada upaya untuk memenangkan pihak tertentu secara sepihak sebelum kompetisi resmi dimulai. Siapa pun yang jadi Kepling kami dukung, cuma harus netral. Jangan ada jual beli jabatan! tambahnya dengan nada tinggi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Hafis Lurah yang didampingi beberapa stafnya mencoba memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pendaftaran calon Kepling sudah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 21 Tahun 2021.
Persyaratan mau mendaftar calon Kepling itu sudah diatur dalam Perwal 21 Tahun 2021. Salah satu syarat mutlaknya adalah dukungan minimal 30 persen dari jumlah warga di lingkungan tersebut. Dalam hal ini, saudara [Nama Calon] membawa dukungan 31 persen atau sekitar 169 KK, jelas Lurah sambil menunjukkan dokumen persyaratan kepada warga.
Meski telah diberikan penjelasan secara administratif, warga tetap merasa ada kejanggalan, terutama mengenai bagaimana dukungan tersebut diperoleh tanpa sepengetahuan banyak warga di Lingkungan IV. Warga mendesak agar pihak kelurahan melakukan peninjauan ulang dan memastikan proses pemilihan berjalan secara demokratis tanpa intervensi kepentingan sepihak.
Hingga berita ini diturunkan, pertemuan tersebut belum membuahkan kesepakatan final, dan warga mengancam akan membawa masalah ini ke tingkat kecamatan atau DPRD jika tuntutan mereka untuk pemilihan yang bersih tidak dipenuhi.
(Patriot 46.79/019)
