(MEDAN, Patriotbelanegara.com) – Tanggal 13 Februari 2026 kembali mengingatkan kita pada tonggak sejarah penting berdirinya Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI). Tepat 80 tahun yang lalu, pada 13 Februari 1946 di Yogyakarta, organisasi ini dibentuk di bawah kepemimpinan Zainal Abidin. Namun, peringatan ini tidak boleh sekadar menjadi seremonial belaka. Di tengah dinamika geopolitik global saat ini, Kemandirian Farmasi Nasional harus dipandang sebagai fondasi mutlak dari Ketahanan Kesehatan yang sejajar dengan kedaulatan militer.
Pada masa perang kemerdekaan, para ahli farmasi mempertaruhkan nyawa menyelamatkan persediaan obat-obatan dan bahan baku dari Pabrik Manggarai dan Salemba ke wilayah yang dikuasai Republik Indonesia. Semangat heroisme inilah yang harus kita terjemahkan ulang dalam menghadapi ancaman proksi dan perang ekonomi di tahun 2026.
Realitas Pahit di Balik Etalase Obat “Ethical”
Selama kurun waktu tiga tahun (2011-2014) mengabdi di industri farmasi khususnya divisi ethical (obat keras/resep bernilai tinggi), saya menyaksikan langsung sebuah ironi besar bangsa ini. Meskipun pasar farmasi kita sangat masif, ketergantungan kita terhadap impor bahan baku obat (BBO) sangatlah mengerikan.
Mayoritas bahan aktif untuk obat-obatan esensial hingga obat branded yang dikonsumsi masyarakat Indonesia masih didatangkan dari luar negeri, khususnya dari Tiongkok dan India. Dalam perspektif Sishankamrata (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta), ketergantungan ini adalah celah kerentanan yang fatal.
Bayangkan jika terjadi embargo, gangguan rantai pasok global, atau eskalasi konflik di Laut China Selatan. Negara yang tidak mampu memproduksi bahan baku obatnya sendiri akan lumpuh seketika. Prinsip 4K dalam pilar farmasi—Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, dan Kemandirian industri obat—harus menjadi prioritas strategis negara.
Anggaran Pertahanan dan Kedaulatan Kesehatan
Tahun ini, pemerintah Republik Indonesia menetapkan alokasi anggaran pertahanan yang mencapai Rp 337 Triliun dalam APBN 2026 untuk modernisasi instrumen dan industri pertahanan dalam negeri. Angka yang fantastis ini merupakan langkah yang sangat tepat. Namun, perlu ditekankan bahwa alutsista secanggih apa pun tidak akan bisa dioperasikan oleh prajurit dan komponen cadangan yang kesehatannya tumbang karena ketiadaan pasokan obat esensial.
Kemandirian farmasi adalah wujud nyata Bela Negara di ranah sipil. Oleh karena itu, momentum Hari Persatuan Farmasi Indonesia ini harus menjadi cambuk bagi pemangku kebijakan, BPOM, kementerian terkait, dan para investor untuk serius membangun ekosistem pabrik bahan baku obat di dalam negeri. Kita harus beralih dari sekadar negara “tukang racik” dan pasar konsumtif, menjadi produsen teknologi kesehatan yang berdaulat.
Kesimpulan: Warisan Patriotisme Farmasi
Perjuangan merawat kedaulatan bangsa telah berevolusi. Jika di tahun 1946 para apoteker dan asisten apoteker berjuang menyelamatkan morfin dan obat-obatan dari sitaan penjajah, maka di tahun 2026 perjuangan kita adalah melepaskan diri dari jerat penjajahan impor bahan baku farmasi.
Mari kita jadikan Hari Persatuan Farmasi Indonesia ke-80 ini sebagai titik tolak kebangkitan industri ethical dan generik lokal. Kedaulatan sebuah negara diukur bukan hanya dari seberapa kuat senjatanya, melainkan dari seberapa mandiri ia mampu menyembuhkan rakyatnya sendiri.
Selamat Hari Persatuan Farmasi Indonesia 2026. Jayalah Farmasi Nasional, Jayalah Indonesia Raya!
