Dr. Suheri Harahap M.Si (Pengamat Sosial dan Politik)
MEDAN – BelaNegaraNews | Lanskap politik Sumatera Utara kembali memanas pasca Musyawarah Daerah (Musda) partai Golkar 2026. Musa Rajekshah, atau yang akrab disapa Ijeck, secara mengejutkan terdepak dari kursi Ketua DPD Golkar Sumut.
Pengamat Sosial Politik, Dr. Suheri Harahap, M.Si, menilai langkah penyingkiran Ijeck ini sebagai anomali politik yang telanjang. Menurutnya, Ijeck justru dihukum di tengah puncak prestasinya membesarkan partai berlambang beringin tersebut.
Cetak Sejarah di Pemilu 2024
Jika merujuk pada data formulir rekapitulasi KPU, performa politik Ijeck pada Pemilu 2024 terbilang monumental. Di bawah komandonya, Golkar Sumut berhasil:
Merebut 22 kursi DPRD Provinsi, sekaligus menumbangkan dominasi partai penguasa lama yang tertahan di angka 21 kursi.
Meraup 190.990 suara murni secara personal saat bertarung di Dapil Sumut I yang terkenal sebagai ‘dapil neraka’.
Ijeck tidak sekadar memenangkan partai, ia memahat ulang marwah Beringin di tanah Melayu-Batak. Namun, promosi ke pengurus pusat ini tak ubahnya penyingkiran berbalut penghargaan, ujar Suheri.
Tiga Alasan Ijeck Diuntungkan Menuju Pilgub Sumut 2029
Meski kehilangan tongkat komando di Golkar Sumut, Suheri menilai kalkulasi para elite politik Jakarta justru keliru. Langkah ini dinilai sebagai “blunder” yang melepaskan potensi Ijeck secara penuh tanpa sekat kepartaian.
Ada tiga alasan kuat mengapa kursi Gubernur Sumut 2029 kini menjadi peluang terbuka bagi Ijeck:
Efek Martir (The Wronged Hero) Karakter pemilih Indonesia cenderung memberikan simpati organik kepada figur berprestasi yang dizalimi. Modal 190 ribu suara murni di 2024 diprediksi akan berlipat ganda karena resonansi empati publik.
Penguasaan Kartografi Elektoral yang Presisi
Keberhasilan memetakan kemenangan 22 kursi DPRD membuktikan Ijeck menguasai anatomi sosiologis di 33 kabupaten/kota Sumut secara mikro, mulai dari wilayah urban hingga pelosok daerah.
Transendensi Figur Tanpa ikatan kaku jaket kuning Golkar, Ijeck kini bertransformasi menjadi figur inklusif yang cair. Ia menjadi aset politik yang sangat potensial untuk dipinang koalisi partai nasionalis lain, kelompok religius, atau bahkan maju lewat jalur independen.
Kertas SK kepengurusan partai bisa diganti dalam semalam di Jakarta. Namun, ratusan ribu suara rakyat adalah prasasti yang tidak bisa dianulir oleh ketukan palu sidang pleno mana pun, pungkas Suheri.
Menuju kontestasi Pilgub Sumut 2029, Ijeck kini tidak lagi berstatus sebagai kader yang menunggu perintah, melainkan episentrum politik yang memegang kendali atas kendaraannya sendiri.
